Menerobos Isolasi Sosial di Tambrauw
![](http://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/images_pemberitaan/images/ECO_0257.jpg)
Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI mengujungi Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Foto : Eko/mr
Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie menegaskan, bahwa permasalahan di Papua yang mendesak untuk di tangani segera adalah menerobos isolasi sosial. Demikian diutarakan Jimmy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI mengujungi Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Rabu (11/12/2019).
Cara menerobos isolasi sosial tersebut yaitu dengan membangun konektifitas infrastruktur yang memadai di seluruh kabupaten sampai distri-distrik yang ada di Papua. "Yang penting bagi mereka itu yang pertama, penerobosan isolasi sosial. Perlu jalan yang menghubungkan kampung distrik, kabupaten, dan provinsi," papar Jimmy.
Di Tambrauw, Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau beberapa infrastruktur diantaranya Pelabuhan yang belum memenuhi standar minimum, akses jalan yang masih belum diaspal, serta jembatan-jembatan yang dilalui juga masih terbuat dari kayu. Menurut Jimmy, infrastruktur dasar kebutuhan rakyat seperti jalan harus dibangun dengan bantuan pemerintah pusat, karena kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas.
"Ini harus kita perjuangkan. Yang sekarang jadi beban Pemerintah Daerah itu adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten Tambrauw ke Ibu Kota Provinsi Papua Barat, yaitu Manokwari," jelas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Jalan penghubung antar kabupaten yang ada di Papua akan diperjuangkan masuk dalam ruas jalan nasional. "Sementara ini belum masuk dalam ruas nasional paling tidak kita akan perjuangkan agar masuk dalam ruas nasional sehingga menjadi beban Pemerintah Pusat untuk membangunnya," uja Jimmy.
Dalam Kunspek ini Rombongan Komisi V disambut langsung oleh Bupati Tambrauw Gabriel Asem. Tim Kunspek juga didapingi oleh para mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Basarnas, BMKG, serta PT. ASDP (persero). (eko/es)